Semua Produk
Lainnya
Menurut teori-teori utama dalam perbandingan sistem pemerintahan, sistem presidensial, apalagi yang multipartai, cenderung akan gagal. Penyebab utamanya adalah suasana konflik yang cenderung terjadi antara eksekutif (presiden) dan legislatif yang membuat keduanya sulit bekerja sama. Banyaknya partai yang ada dalam legislatif juga membuat presiden sulit untuk mengamankan agenda-agenda pemerintahannya dari gangguan legislatif. Maka, sistem presidensial multipartai cenderung berakhir dengan konflik antara keduanya. Tak jarang sistem ini berakhir dengan gagalnya demokrasi.
Menyimpang dari prediksi teoretis tersebut, sistem presidensial multipartai di Indonesia berjalan relatif normal. Hubungan yang tegang antara eksekutif dan legislatif memang terjadi tapi tidak berakhir dengan jalan buntu. Dukungan legislatif terhadap agenda-agenda pemerintah relatif masih terbangun, dengan beberapa masalah di sana-sini. Stabilitas demokrasi relatif terjaga. Mengapa demikian?
Jawabnya terletak pada keberadaan dua faktor yang saling mendukung. Mekanisme kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, seperti mekanisme persetujuan bersama, membuat keduanya harus menyelesaikan perbedaan satu demi satu, dan mengutamakan kerja sama. Mekanisme kelembagaan informal, seperti koalisi, meskipun memiliki kelemahan, menjadi salah satu jalan keluar dari kebuntuan. Selain itu, terdapat juga mekanisme non-kelembagaan, seperti presiden yang cenderung akomodasionis, para elite politik yang pragmatis, dan budaya mekanisme konsensus, turut mengurangi potensi kebuntuan hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Buku ini mengevaluasi secara objektif sistem presidensial multipartai yang berjalan pasca-Reformasi, termasuk mengangkat sejumlah kasus mutakhir seperti dana talangan Century, Mafia Pajak, kenaikan BBM, dan APBN. Sangat penting dibaca oleh kalangan akademisi, pejabat pemerintah, anggota legislatif, pengamat politik, aktivis/simpatisan partai politik, dan siapa saja yang berminat pada hubungan eksekutif-legislatif di Indonesia.
Penulis: Djayadi Hanan
Penerbit: Mizan
Tahun: 2014
Kategori: Politik
Tebal: 408 h.
Harga: Rp88.500